SBY Anggap Visi Maritim Joko Widodo Sebatas
Retorika Belaka. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mantan Presiden ke 6 RI mengaku
setuju dengan visi maritim yang menjadi salah satu program utama pemerintahan
Joko Widodo-Jusuf Kalla. Namun ia menilai selama dua tahun pemerintahan
berjalan, visi maritim itu baru sebatas retorika belaka.
"Saya sering mendengar kita ini bangsa
maritim, negara kepulauan wajib hukumnya harga mati pembangunan kita berwawasan
maritim." Tapi yang saya dengar, yang saya ikuti, sebatas retorika,"
kata SBY saat memberikan orasi ilmiah pada Wisuda ke-XV Universitas Al Azhar
Indonesia, di Jakarta, Sabtu (27/8/2016).
Dalam orasinya SBY menyampaikan ”Retorika
terkadang sangat di perlukan, Tapi kalau hanya sebatas Retorika Indonaesia tak
akan berubah, pemerintahan sekarang
barulah sebatas Retorika, without
policy, without action, without actual program to be implemented (tanpa
kebijakan, tanpa tindakan, , tanpa program aktual untuk dikerjakan),” tambah
SBY dalam orasinya.
SBY menilai, jika Indonesia tidak memiliki
wawasan maritim dalam pembangunan ekonomi maka kita hanya memikirkan,
menyandarkan dan mengurus sumber dan potensi yang ada didaratan. Dikatakannya,
jika Indonesia hanya mengandalkan daratan dalam pembangunan ekonomi justru akan
terjadi krisis sumber daya di daratan.
Baca: Tol Laut Jokowi Bukan Dongeng Atau Hisapan jempol Belaka
SBY kritik lagi, Jokowi tak akan bilang 'Sakitnya tuh di sini'
Baca: Tol Laut Jokowi Bukan Dongeng Atau Hisapan jempol Belaka
SBY kritik lagi, Jokowi tak akan bilang 'Sakitnya tuh di sini'
"Kalau ini terjadi, sepuluh tahun yang
akan datang ada krisis sumber daya di daratan. Resourcess stress. Konservasi
minim, eksploitasi berlebihan," katanya. Lebih jauh SBY memaparkan, kalau
negara ini tidak pernah berpikir apalagi memberdayakan sumber daya alam di
lautan maka tentu kita sendiri yang akan merugi. Karena potensi yang ada di
lautan sungguh sangat besar untuk kita kelola sendiri. Karena tidak kita kelola
dan tidak kita berdayakan, hampir pasti pembangunan tak seimbang, akan pincang,
katanya.
SBY mengatakan, meski mengelu-elukan visi
maritim, pemerintah saat ini masih lebih fokus pada pembangunan infrastruktur
di darat seperti pembangunan kereta api dan jalan raya. Banyak sektor
pembangunan di laut yang belum dikembangkan seperti minyak dan gas lepas
pantai, perikanan, pariwisata hingga pembangunan masyarakat pesisir.
Selama ini kita heavy daratan. Kita ingin
seimbang. Dua-duanya penting tak boleh pincang, kata SBY. Untuk menjadikan visi
maritim pemerintah berubah dari retorika menjadi kenyataan, SBY meminta
Pemerintahan yang sekarang harus benar-benar merumuskan Anggaran Pendapatan
Belanja Negara ( APBN ) beserta Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) ini bisa merubah retorika menjadi reality tambah sby.
APBD untuk daerah kepulauan juga konsepnya
harus dibedakan dengan APBD daerah daratan. "Mindset kita, cara pandang
kita harus diubah tak hanya retorika tapi harus diimplementasikan," kata
Ketua Umum Partai Demokrat itu.
JAWABAN ATAS KRITIKAN MANTAN PRESIDEN RI SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
"Visi Maritim Presiden Jokowi Nyata,
Bukan Sebatas Retorika"
Ungkapan Indonesia Sentris muncul sebagai
kritik atas prioritas pembangunan di era sebelum kepemimpinan Presiden Jokowi
yang berpusat di Jawa atau Jawa Sentris. Kesenjangan tersebut perlahan
dibalikkan oleh Presiden Jokowi. Tol laut menjadi salah satu jawaban mengatasi
ketimpangan ekonomi.
Dengan tol laut sistem logistik antar pulau
akan terhubungkan, akselerasi konektivitas antar pulau merupakan langkah nyata
kehadiran negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, dan tol
laut merupakan langkah pemerintah untuk menegaskan bahwa Indonesia merupakan
bangsa maritim.
Presiden Jokowi pun terus meningkatkan
pembangunan segala bentuk kebutuhan transportasi laut seperti akselerasi
pembangunan setiap pelabuhan dan fasilitasnya. Selain itu, pelabuhan-pelabuhan
yang saat ini terus dibangun maupun yang telah diresmikan Presiden Jokowi memiliki
fasilitas yang cukup memadai.
Kita harus menyadari bahwa berpuluh-puluh
tahun, lautan Indonesia dikuras sumber daya alamnya oleh bangsa asing, hingga
akhirnya terjawab di era pemerintahan Presiden Jokowi. Berbeda dengan
presiden-presiden sebelumnya, Presiden Jokowi memiliki visi maritim yang sangat
menonjol. Tak tanggung-tanggung, Presiden Jokowi pun mencanangkan Indonesia
sebagai poros maritim dunia di masa depan.
Presiden Jokowi konsisten menangkap dan
menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan di Perairan Indonesia, berkat sikap
tegas Presiden Jokowi dalam menjaga kedaulatan dan martabat bangsa. Perlahan
dunia pun mulai menghormati kedaulatan maritim Indonesia. Kapal-kapal asing
kini harus berpikir sepuluh ribu kali untuk mencuri ikan di perairan Indonesia.
Visi maritim Presiden Jokowi nyata, bukan sebatas retorika.