Trending post one

Kasus Sumber Waras Menjatuhkan BPK dan M e naikan Elektabilitas Ahok. Menurut KPK Kasus Sumber Waras Tidak adanya perbuatan melangar hukum. Dugaan korupsi pembelian sebagian lahan RS SumberWaras oleh Pemerintah Provinsi DKI mulai diselidiki KPK pada 20 Agustus 2015. Kasus tersebut pertama kali mencuat dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta pada 2014. BPK DKI Jakarta menganggap prosedur pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras menyalahi aturan. Soalnya, menurut BPK, harga lahan yang dibeli jauh lebih mahal, sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp 191 miliar. BPK pun melakukan audit ulang atas permintaan KPK. Gubernur Basuki Tjahaja Purnama diperiksa seharian oleh BPK RI pada 23 November 2015. Hasil audit investigasi itu diserahkan kepada KPK pada 7 Desember 2015. Pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsu (KPK) Agus Rahardjo dalam kasus pembelian RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta yang menyebut tidak ada p

Seperti kata pepatah yang sudah kita kenal Tak ada gading yang tak Retak, bukan berarti kita membiarkan suatu kesalah atau hanya menutup mata terhadap suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, atau mencari cari suatu kesalahan dengan mengatakan manusia adalah mahluk yang tak sempurna karena sesunguhnya manusia di ciptakan di muka bumi dengan banyak kekurangan. Bukan berarti ketidak sepurnaan, manusia hanya berpangku tangan. Ingatlah bahwa setiap perbuatan baik yang kita kerjakan tidak semua orang akan merasa puas apalagi ada juga pihak – pihak yang tidak senag terhadapa apa yang kita angap baik bukan berarti diangap baik oleh pihak lain. Tetapi kita tetap berharap adanya kebaikan untuk rakyat kita. Agar generasi yang akan datang mendapatkan masa depan yang lebih baik.  Mungkin Hasil kerja Jokowi tidak memnuhi keingina seluruh rakyat tetapi beliau telah berusaha untuk memenuhi keinginan rakyat walau masih ada yang berangapan masih jauh dari yang di cita citakan, tetapi tetap op