Efek Kasus Mega Proyek Reklamasi Pada Ahok

Kasus Reklamasi Teluk Jakarta

Efek Kasus Mega Proyek Reklamasi Teluk Jakarta Pada Ahok. Pada awal pelaksanaan mega proyek reklamasi Teluk Jakarta sesungguhnya telah dimulai sejak 21 tahun silam. Hingga kini setidaknya ada 10 perusahaan yang kecipratan proyek raksasa ini. Perusahaan yang melaksanakan proyek reklamasi tidak sembarang perusahaan, ada perusahaan besar yang bermain dibidang property. 

Dari 10 perusahaan yang berebut “proyek reklamasi Teluk Jakarta,” baru ada dua yang mendapatkan izin prinsip dari pemerintah daerah perusahaan tersebut adalah : 

• PT Kapuk Naga Indah, anak perusahaan Agung Sedayu Group, yang mendapat jatah pengelolaan reklamasi di pulau C, D dan E pada tahun 2012 oleh Gubernur Fauzi Bowo.
• PT Muara Wisesa Samudera, anak perusahaan PT Agung Podomoro Land yang diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Thahaja Purnama atau Ahok pada tahun 2014.

Namun, proyek kontroversi ini tak selancar seperti apa yang dibayangkan. Masalah  payung hukum menjadi hambatan perusahaan pemegang izin prinsip untuk bergerak lebih leluasa dalam rencana reklamasi Teluk jakarta. Dua PERDA yang sedianya menjadi payung hukum reklamasi Teluk Jakarta, yakni Raperda rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil DKI Jakarta dan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta, tersangkut di kesepakatan anggota DPRD DKI Jakarta.

Sejak M Sanusi di tangkap Oleh KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). Ahok mengklaim dugaanya bahwa skandal suap itu berkaitan dengan proyek reklamasi. Ia mengaitkan dugaannya dengan ketidak setujuan DPRD DKI soal keputusannya mewajibkan bagi hasil 15 persen kepada Pemda DKI Jakarta dari nilai jual objek pajak (NJOP), dari setiap hak guna bangunan (HGB) dan hak pengelolaan (HPL) yang dijual yang didesak DPRD untuk diturunkan sebesar lima persen.


Baca juga: Prahara Mega Proyek Reklamasi Teluk Jakarta

“Siapa pun yang turunkan 15 persen, saya masalahkan. Berarti korupsi, ada deal,  kata Ahok.” Meski begitu, dalih Ahok soal dugaan suap Sanusi tersebut, sepertinya tak diperhatikan oleh KPK. Agus Rahardjo Ketua KPK  bahkan mengisyaratkan guna kepentingan penyelidikan maka Ahok dan Fauzi Bowo pun bisa diambil keterangannya oleh KPK.

KPK memang masih menelusuri soal skandal megaproyek reklamasi Teluk Jakarta. Sejalan dengan itu opini publik mulai mengerucut kepada nasib Ahok di balik kasus ini. Ahok yang selama ini pencitraannya sudah terbangun di mata publik lewat ketegasannya dan sikap antikorupsi dan negosiasi, bukan tidak mungkin jadi bumerang balik. Tandatangan Ahok yang menyetujui anak perusahaan PT Agung Podomoro Land yang kini, tersangkut di KPK sejak tertangkapnya Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi,  membuat posisi Ahok di ujung tanduk.

Maklum, jika saja KPK kemudian menetapkan ada kesalahan hukum di balik kasus reklamasi Teluk Jakarta, maka otomatis ini menjadi akhir dari langkah Ahok menuju kursi Gubernur DKI pada 2017, tak menutup kemungkinan citra Ahok buruk. Kasus reklamasi teluk jakarta bisa saja menyangkut eksekutif di pemda DKI Jakarta. 

Pandangan publik yang berkembang soal keterlibatan Ahok dalam skandal Sanusi bersama PT Agung Podomoro Land dan PT Sedayu Group, terus bergulir hangat dan itu masih perlu dibuktikan, tidak bisa kita asal menuduh tanpa adanya bukti keterlibatan langsung Ahok. Kemungkinanan lain bisa saja terjadi. 

“Beberapa waktu yang lalau, tiga serangkai yang terdiri dari Lulung, Taufik dan Sanusi kerap menuding Ahok koruptur. Sakin ngebetnya ingin Ahok di bui, Lulung dan Taufik mendatangi kantor KPK dan Bareskrim. Merekah  menyerahkan berkas yang diklaimnya memenuhi bukti-bukti kuat jika Ahok melakukan korupsi. Mereka mendesak KPK atau Bareskrim menyeret Ahok di kasus dugaan korupsi Rumah Sakit (RS) Sumber Waras.” M. Sanusi menuding KPK lamban mengusut kasus korupsi sejak ditinggal mantan Plt Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki. 

“Sanusi menuduh lima pimpinan KPK yang baru menjabat main mata dengan Ahok sehingga RS Sumber Waras tidak diusut.”

Kasus Reklamasi Teluk Jakarta ini banyak melibatkan banyak pihak tidak mungkin hanya m. sanusi sendiri, karena kasus ini dimulai dari perizinan dan perubahan Raperda dari 15 % menjadi 5% yang dilakukan oleh DPRD DKI Jakarta.  KPK harus mendalami masalah ini. Ahok mungkin dirugikan dengan kasus ini, namun bisa jadi juga,terbongkarnya skandal ini bisa makin memperkuat posisi Ahok di jalur independen untuk kursi DKI satu.

Siapa yang berada dibalik kasus mega proyek teluk jakarta, harus diungkap dan tangkap tanpa ampun tanpa ada aroma politik. Tidak peduli siapa dia dan apa jabatanya. Karena kasus ini telah banyak merugikan negara. Serahkan semuanya ke proses hukum, biarkan KPK bekerja profesional tanpa tekanan apa-apa, seperti KPK yang kita harapkan.

Megaskandal reklamasi 500 Triliun, akankah Ahok jatuh ,Karena kasus ini menyita banyak perhatian publik. Siapa yang berada di balik megaproyek reklamasi ? Kasus Reklamasi lahan Korupsi Merusak DPRD DKI dan Berdampak Buruk ke Ahok